Operasi korporasi modern sangat bergantung pada data dan konektivitas. Perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kantor dan telekomunikasi, biasanya akan memproses informasi dalam jumlah besar secara teratur.
Gagalnya proses informasi akan mengakibatkan hilangnya klien dan pendapatan. Karena perusahaan-perusahaan ini menghasilkan dan menggunakan data secara teratur, mereka memerlukan akses data yang cepat dan aman. oleh karena itu, mereka membutuhkan pusat data yang dapat diandalkan agar dapat berfungsi dengan baik.
Selama bertahun-tahun, pusat data telah menjadi aset utama dalam perbankan dan keuangan karena menyediakan kelincahan perusahaan, memungkinkan otomatisasi, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Namun, signifikansi mereka sekarang lebih besar dari sebelumnya, dan ada dua alasan utama untuk hal ini.
Data Center Memungkinkan Melakukan Recovery Data
Perusahaan di industri perbankan dan keuangan mengandalkan pemrosesan dan penyimpanan data untuk memberikan layanan terbaik mereka. Sehingga segala bahaya terhadap data yang disimpan harus dihindari sebisa mungkin, karena berdampak langsung pada operasi dan risiko mereka kehilangan klien.
Bencana alam dan bencana karena ulah manusia adalah salah satu penyebab utama hilangnya data. Tidak seperti aset fisik, yang dapat dibangkitkan melalui asuransi jika terjadi kebakaran atau bencana alam, data yang hilang tidak dapat dipulihkan kecuali tersedia cadangan.
Inilah sebabnya mengapa pencadangan data adalah garis pertahanan dan persiapan pertama yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk menjamin fungsi operasi mereka tetap berjalan dengan lancar.
Data Center service off-premise, baik milik sendiri atau colocated, telah menjadi pilihan populer di antara perusahaan perbankan untuk melindungi data mereka dari kerusakan, pencurian, kegagalan perangkat lunak, dan bencana.
Opsi ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data mereka di wilayah yang aman dan tidak rawan bencana, sehingga perusahaan tetap dapat mengambil data jika rusak atau terputus.
Selain itu, perusahaan yang menggunakan pusat data colocation memiliki peluang lebih baik untuk menghindari pelanggaran data perusahaan karena penyedia colocation saat ini menggunakan protokol keamanan terbaru, menyeluruh, dan ketat baik dalam infrastruktur fisik maupun keamanan siber.
Data center Sesuai Peraturan yang berlaku
Di Indonesia ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi sehingga membuat perusahan keuangan harus tetap jujur, transparan, dan fokus pada kesejahteraan konsumen daripada semata-mata pada profitabilitas mereka sendiri. Akibatnya, lembaga keuangan harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan.
Lembaga keuangan harus membuat dan menerapkan strategi pengelolaan data berbasis risiko yang mengutamakan perlindungan data klien.
Ini berarti bahwa bank dan perusahaan lain yang sebanding harus mengumpulkan, menyimpan, mengevaluasi, dan mengirimkan pemberitahuan tentang penipuan, kejahatan dunia maya, dan jenis kerugian klien lainnya secara hampir real-time untuk melakukan penilaian risiko berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* (“PP 82/2012”) mengatur tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.
Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik, antara lain, harus menyediakan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, memperoleh Sertifikasi Kelayakan Sistem Elektronik dari Menteri, dan mendaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Alasan lain mengapa data center sangat penting dalam perbankan modern adalah karena kepatuhan mereka terhadap peraturan tertentu.
Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik, antara lain, wajib menyediakan data center dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, serta memperoleh Sertifikasi Kelayakan Sistem Elektronik dari Menteri dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan
