Presiden Donald Trump sudah membagikan statment sepihak kalau Yerusalem merupakan ibukota Israel. Tidak cuma itu, presiden Donald Trump pula berkata dalam pidatonya kalau dia hendak memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagi Presiden Donald Trump rencananya ini bisa menolong menuntaskan konflik antara Isreal serta Palestina.
Statment dari Trump ini sudah melanggar konensus internasional atas Yerusalem, dunia internasional sepanjang ini menyangka Yerusalem merupakan daerah yang harusnya terletak di dasar kewenangan internasional, serta diberikan status hukum serta politik yang terpisah( separated body). Perilaku ini diambil PBB, dalam resolusi Majelis Universal PBB No 181 tahun 1947. Resolusi ini pula membagikan mandat berdirinya negeri Arab( Palestina) serta negeri Yahudi( Israel) yang tiap- tiap berstatus merdeka peranan indonesia dalam oki .
Perilaku Presiden Trump pula menuai banyak keluhan paling utama dari Palestina serta negeri kebanyakan muslim semacam Indonesia, Malaysia, serta negara- negara anggota OKI( Organisasi Konferensi Islam). Tetapi tidak cuma itu, negara- negara Eropa yang jadi sekutu Amerika turut mengancam keputusan sepihak Donald Trump. Sebab sudah merangsang bermacam pertentangan pada kesimpulannya PBB melaksanakan resolusi penolakan terhadap statment Presiden Donald Trump yang menunjang Yerusalem selaku ibukota Israel.
Dari 193 anggota, 9 negeri yang menolak resolusi tersebut merupakan Israel, Honduras, Togo, AS, Palau, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, serta Guatemala. Sedangkan 2 pertiga negeri anggota PBB tercantum Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, Portugal, Swiss, Swedia, Norwegia, Spanyol serta Yunani memilah buat menunjang resolusi tersebut. Kali ini, berbeda dengan di Dewan Keamanan PBB, AS tidak mempunyai hak veto di Majelis Universal. Hukum internasional pula memandang Tepi Barat tercantum Yerusalem Timur selaku” daerah yang diduduki” serta menyangka seluruh permukiman Yahudi yang dibentuk di daerah tersebut ilegal. Dengan menangnya suara dari bermacam negeri buat menunjang resolusi PBB, Presiden AS, Donald Trump, mengecam memutuskan dorongan keuangan kepada negara- negara yang menunjang resolusi PBB buat menentang Yerusalem selaku bunda kota Israel. Perihal ini pula ditegaskan oleh kedutaan besar AS, Nikki Haley, ialah” Presiden hendak mengamati pemungutan suara dengan hati- hati serta telah memohon aku memberi tahu tentang negara- negara yang menentang kami. Kami hendak mencatat tiap- tiap seluruh suara dalam permasalahan ini.”
Dalam permasalahan ini Indonesia mempunyai kedudukan yang berarti dalam menyatukan suara buat menunjang resolusi PBB. Salah satu organisasi yang bekerja sama dalam menuntaskan isu ini dengan Indonesia merupakan OKI.
Organisasi Kerja Sama Islam ataupun yang biasa diucap OKI ialah organisasi yang bergerak dalam bidang kerja sama antara negara- negara dengan penduduk Islam paling banyak di dunia. Dini terjadinya merupakan sebab keprihatinan negara- negara Islam atas bermacam permasalahan yang diahadapi umat Islam, spesialnya sehabis Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al- Aqsa pada bertepatan pada 21 Agustus 1969.
Indonesia serta OKI sudah membagikan donasi yang besar buat menuntaskan permasalah yang mengenai Yerusalem. Salah satu di antara lain merupakan dengan diadakannya KTT OKI ke- 12. KTT tersebut sudah menciptakan” Cairo Final Communique”. KTT ini muat muat isu politik, komunitas serta minoritas muslim di negeri non- OKI, HAM, terorisme, pelucutan senjata, Islamophobia, voting di forum internasional, kemanusiaan, kerja sama ekonomi, sosial- budaya, iptek, pembelajaran, kesehatan, area serta pergantian hawa, data, keuangan serta administrasi, serta keorganisasian OKI.
Tidak hanya itu, dilansir pula resolusi menimpa Palestina serta Al- Quds Al- Sharif selaku hasil dari tahap spesial menimpa pemukiman di daerah Palestina; muat kecaman atas aksi Israel terhadap Palestina serta imbauan kepada warga internasional, tercantum kepada Dewan Keamanan( DK) PBB, buat mengimplementasikan resolusi terpaut isu Palestina; dan Deklarasi menimpa suasana di Mali yang antara lain muat rencana pembuatan Special Fund yang sifatnya sukarela guna menunjang pembangunan ekonomi di Mali.
Walaupun begitu, dikala ini OKI belum mempunyai suara yang bundar terhadap resolusi PBB. Dalam perihal ini Indonesia membagikan dukungannya. Perihal ini bisa dilihat dari pidato Presiden Jokowi yang turut membagikan anjuran kepada negara- negara anggota OKI yang belum memperoleh suara bundar buat menunjang Palestina. Presiden Joko Widodo membagikan 6 anjuran buat penyelesaian permasalahan Yerusalem yang di informasikan pada KTT Luar Biasa OKI, Istanbul, Turki, Rabu( 13/ 12/ 2017). Dia melaporkan kalau OKI wajib membagikan penolakan tegas terhadap pengakuan sepihak AS tersebut. Bagi dia Two state solution ialah salah satunya pemecahan dengan Yerusalem Timur selaku Bunda Kota Palestina.
Baca Juga : Tambahkan Kolam Renang ke Area Halaman Belakang Anda
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pula mengajak seluruh negeri yang mempunyai kedutaan besar di Tel Aviv buat tidak menjajaki langkah Amerika Serikat memindahkannya ke Yerusalem. Bila OKI sudah membulatkan suaranya buat menunjang Palestina perihal ini pula bisa jadi motor buat menggerakkan sokongan negara- negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina buat lekas melaksanakannya.
Presiden Jokowi menyerukan beberapa negeri yang mempunyai ikatan diplomatik dengan Israel buat meninjau kembali ikatan diplomatik tersebut. Bagi Jokowi, perihal itu cocok dengan beberapa resolusi OKI tadinya.” Anggota OKI wajib mengambil langkah bersama dalam perihal tingkatkan dorongan kemanusiaan, kenaikan kapasitas, serta kerja sama ekonomi terhadap Palestina,” ucap Jokowi.
Walaupun pada awal mulanya organisasi OKI lebih banyak menekankan pada permasalahan politik, paling utama permasalahan Palestina. Kerja sama antara Indonesia serta OKI tidak cuma terpaut itu. Dalam perkembangannya OKI menjelma selaku sesuatu organisasi internasional yang jadi wadah kerja sama di bermacam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan antar negara- negara muslim di segala dunia. Perihal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya KTT yang sudah dicoba OKI dalam penyelesaian permasalahan HAM semacam di Rohingya serta konflik- konflik di Suriah serta negeri timur tengah yang lain. Kerja sama antara Indonesia serta negara- negara anggota OKI serta pula PBB berikutnya diharapkan bisa membagikan akibat besar untuk perdamaian dunia.
